Pembangunan Proyek Tol Manado-Bitung Terkendala Sengketa Lahan

Kompas.com - 03/07/2019, 08:19 WIB
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat diwawancara wartawan sesuai rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (2/7/2019) pukul 13.21 Wita KOMPAS.com/SKIVO MARCELINO MANDEYGubernur Sulut Olly Dondokambey saat diwawancara wartawan sesuai rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (2/7/2019) pukul 13.21 Wita

MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara ( Sulut) Olly Dondokambey angkat suara terkait pembangunan proyek Tol Manado-Bitung yang belum memperoleh kemajuan berarti.

Menurut dia, sebenarnya pada prinsipnya tidak ada hambatan. Namun ada sengketa lahan antara sejumlah keluarga yang menghambat pembayaran pembebasan lahan dari pemerintah pusat. 

Hal itu dikatakan Olly saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi di rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut 2018, di Kantor DPRD Sulut, Selasa (2/7/2019).

"Cuma ada persoalan-persoalan kepemilikan di antara keluarga. Sehingga penyedia pembayaran itu belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat," kata dia. 

Baca juga: Arus Mudik dan Balik, Sistem Satu Arah Diterapkan di Tol Manado-Bitung

Menurut Olly, meski pembebasan lahan bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, namun pihaknya selalu monitor dan mengawasi proses pembebasan.

"Saya kira, dari pendekatan-pendekatan hukum dan pendekatan kekeluargaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai masalah pembebasan jalan tol," ujarnya.

Ditargetkan selesai 2020

Konstruksi fisik proyek  Tol Manado-Bitung hingga Juni, sudah menembus 70,38 persen. Tol sepanjang 39 kilometer ini ditargetkan selesai pada pertengahan 2020.

"Untuk pembebasan lahannya sebesar 86,15 persen," kata Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) George IMP Manurung dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Ada Jalan Tol, Manado-Bitung Cuma 30 Menit

Menurut George, pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penyelesaian proyek ini, seperti masalah harga hingga administrasi berupa kelengkapan dokumen atau sertifikat tanah.

"Sekarang tinggal masalah administrasi, misalnya dokumennya belum lengkap atau harus melalui ahli waris. Tidak sedikit yang harus dititipkan ke pengadilan, konsinyasi," ungkapnya.

Selain itu, di sejumlah titik pembebasannya masih berupa spot-spot, sehingga belum dapat tersambung.

George menargetkan, seluruh proses pembebasan lahan ini dapat selesai pada triwulan ketiga tahun 2019 agar proyek rampung sesuai jadwal.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X