Debat Pilkada Sulut, Tiga Kali Cagub Nomor 2 Sebut Tak Mau Lagi Masuk Penjara

Kompas.com - 06/11/2020, 09:10 WIB
Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Vonnie Anneke Panamnunan dan Hendry Runtuwene saat debat publik pertama antar calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut di Makatete Hills, Warembungan, Minahasa, Kamis (5/11/2020). Dok. KPU SulutCalon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Vonnie Anneke Panamnunan dan Hendry Runtuwene saat debat publik pertama antar calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut di Makatete Hills, Warembungan, Minahasa, Kamis (5/11/2020).

MANADO, KOMPAS.com - Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2, Vonnie Anneke Panambunan, tiga kali menyebut tidak mau lagi masuk penjara.

Pernyataan itu diungkap Vonnie di segmen keempat debat publik calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut di Makatete Hills, Warembungan, Minahasa, Kamis (5/11/2020).

Vonnie menyinggung bahwa ia tak mau lagi masuk bui saat menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh calon gubernur nomor urut 3 Olly Dondokambey, dan calon gubernur nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu.

Baca juga: Debat Kandidat Pilkada Solo, Tiap Paslon Boleh Bawa Timses tapi Yel Dilarang

Di mana, Olly bertanya terkait langkah-langkah pasangan calon nomor urut 1 dan 2 dalam menangani infrastruktur dan mitigasi bencana apabila hal-hal ini terjadi di Provinsi Sulut.

Merespon pertanyaan itu, Vonnie mengatakan, jadi gubernur harus memperhatikan masyarakat.

"Kenapa? Pertama,  harus memperhatikan lingkungan. Jadi, harus memperhatikan Undang-undang lingkungan hidup. Jangan sampai di lokasi itu tidak boleh, kong bekeng (kemudian dibuat)," katanya didampingi calon wakil gubernur Hendry Runtuwene

Ia mencontohkan,  satu tempat ada gunung tinggi, jangan ada izin buat rumah di situ, atau penebangan pohon, gunung -gunung jangan dibotaki, jangan potong pohon. Kalau hujan datang banjir.

"Jadi, saya sebagai bupati, apa saja yang mau dilakukan, kita so (sudah) pernah rasa penjara cuma lantaran tanda tangan. Jadi kita nimau (tidak mau). Kalau kita mo (akan) tanda tangan harus dengan Undang-undang yang ada," sebut politisi Partai NasDem itu.

Masih terkait lingkungan, Vonnie kembali mencontohkan, di rumah sakit yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Di mana, di daerahnya ada investasi besar sekali.

"Mar (tapi) kalu amdal tidak ada bagaimana kita akan tanda tangan. Kita nimau (tidak mau). kita tidak mau dua kali masuk panjara," ungkap Bupati Minahasa Utara itu.

Baca juga: Jelang Debat Pilkada Solo, PDI-P Beri Masukan untuk Gibran-Teguh

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X